Menghargai Bangsa Lewat Pemilu

Menghargai Bangsa

Lewat Pemilu

Bulan depan, tepatnya 17 April 2019, negara Indonesia akan menyelenggarakan ‘pesta demokrasi’, pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota DPD,  DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Tidak banyak lagi terlihat pawai-pawai yang mengandalkan jumlah massa yang besar. Tapi, suasana hingar bingar menjelang ‘pesta’ lebih diwarnai berbagai hoax, fitnah, dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dan sentimen agama juga mewarnai digunakan dalam kampanye secara masif. Gereja prihatin melihat fenomena ini dan berharap umat tetap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

“Gunakan hak pilih kita. Jangan Golput atau tidak mencoblos. Ini bagian dari tanggung jawab umat Katolik pada negara bangsa Indonesia,” demikian wanti-wanti Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS) Rama Raymundus Sugihartanto Pr, kepada umat Katolik KAS melalui Salam Damai.

            Lima menit di bilik pencoblosan saat 17 April 2019, besar pengaruhnya bagi kelangsungan negara-bangsa, berasaskan Pancasila ini, serunya. (Lihat: “5 Menit yang Menentukan 5 Tahun Nasib Bangsa”)

            Pemilu  yang serentak ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.  Selain memilih presiden, wakilnya, serta anggota legislatif, kelangsungan hidup partai-partai politik pun ditentukan melalui peristiwa ini.

            Suasana menjelang pemilihan umum memang sudah memanas. Keutuhan bangsa mengalami ancaman serius di tengah arus radikalime dan fundamentalisme agama. Uniknya justru soal-soal agama itu tampak digunakan sebagai bahan kampanye yang masif, bersamaan dengan pemakaian caci maki dan mencari-cari kesalahan pihak lain dalam kontestasi ini.

Gereja tidak dapat berpangku tangan. Gereja tidak bisa memisahkan diri dari realitas dunia.  Melalui Gaudium et Spes (GS), Gereja mengajak umat beriman untuk  mendalami dan mengembangkan kesadaran diri, sebagaimana disebutkan pada GS 1:  Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang dewasa ini, khususnya mereka yang miskin, dan mereka yang menderita, adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut Kristus. Sebab, orang-orang kristiani adalah juga anggota keluarga manusia.

Rama Sugihartanto mengemukakan Gereja sejak awal telah memberikan tuntunan kepada umat seperti tertuang dalam RIKAS, ARDAS, dan Nota Pastoral 2018-2019.

“Isinya mengajak umat untuk sungguh-sungguh ikut pemilu sebagai wujud imannya dalam mencintai masyarakat dan bangsa. Dengan dasar itu kemudian diterjemahkan sampai ke program-program, termasuk dalam pertemuan-pertemuan Dewan Pastoral Keuskupan. Dalam 3 tahun ini keterlibatan Gereja di tengah kehidupan masyarakat diberi peranan,” ucapnya.

Gereja berharap,  umat Katolik ikut terlibat. Maka PK4AS membuat berbagai macam pendampingan. Dari pendampingan terhadap calon yang akan terlibat, untuk calon penyelenggara, untuk anak-anak muda yang ingin ikut jadi pengawal, dan untuk umat. Jadi semua lini kita ikut masuk dan berperan di dalam mendmpingi mereka semua.

“Untuk para calon legislatif, tim PK4AS mengadakan pertemuan bersama dengan Rama Vikjen. Pertemuan ini bertujuan mensupport mereka dengan ikut mempublikasikan di dalam pertemuan-pertemuan yang kami selenggarakan. Selain itu, masih kami upaya untuk membuat daftar per dapil (daerah pemilihan) supaya para rama dan para umat tahu bahwa calon-calon legislatif Katolik yang ikut dalam event ini,” tandas Rama Sugihartanto.

Untuk penyelenggara, PK4AS mengadakan pertemuan untuk diadakan pendampingan. Dan nyatanya, kemudian ada yang bisa masuk. Artinya, kita ikut menyumbangkan orang yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Lalu, untuk umat, ada pertemuan di tingkat kevikepan, di rayon, di paroki, dan juga kelompok-kelompok. PK4AS mendampingi mereka supaya mempunyai antusiasme di dalam kegiatan pesta demokrasi. Selain itu juga ikut mempelajari regulasi-regulasi yang ada. Sampai menggerakkan umat untuk menggunakan hak pilih.

Selain pertemuan-pertemuan tersebut, ada banyak hal yang dibuat PK4AS. Seperti, membuat bahan pertemuan lingkungan, dengan menumpang buku renungan APP. 

“Kami juga bekerja sama dengan komsos membuat tayangan youtube untuk bisa memacu umat semakin bergairah. Bapak Uskup pun membuat untuk pesan demokrasi. Kami juga menjumpai para rama dalam kolasi dan biarawan, biarawati dalam pertemuan ikhrar,” tutunya.

Jangan Asal Pilih

Sementara itu, anggota PK4AS sekaligus mantan anggota KPU Jawa Tengah Andreas Pandiangan  mengatakan, sebagai warga negara umat Katolik memiliki hak pilih yang harus digunakan. “Pilihan ini mau tidak mau akan mewarnai kehidupan untuk 5 tahun ke depan,” tegas Andreas.

Selanjutnya ia mengatakan, RIKAS dengan jelas mengatakan perihal peradaban kasih. Dan peradaban kasih ini dapat dicapai salah satunya dengan cara memilih. Tujuannya, supaya kita dapat memilih pemimpin yang dapat mewujudkan peradaban kasih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

“Namun demikian, memilih itu tidak boleh asal memilih. Memilih harus ada dasarnya. Dasar kita memilih, pertama, kita harus memastikan bahwa program yang ditawarkan oleh si calon akan  membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera atau lebih baik,” ucap dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata ini.

Lanjutnya, pemilu ini berkaitan erat dengan kehidupan kebangsaan kita. Kecemasan yang selama ini ada adalah adanya kelompok-kelompok yang menawarkan ideologi lain selain Pancasila. Banyak survey yang menjelaskan tentang hal ini. Dan ini bisa menjadi pegangan kita memilih dalam pemilu nanti. Jadi dalam memilih kita sadar bahwa apa yang kita pilih itu demi kelangsungan kebangsaan kita; bukan hanya sekedar memilih saja atau memenuhi kewajiban saja.

Masih menurut Andreas Pandiangan, jika kita tidak memilih, pertama, dari sisi kebangsaan, kita tidak peduli terhadap bangsa kita. Kedua, dari sisi praksis pemilunya, kita tidak peduli terdapat keberlangsungan bangsa kita di masa mendatang.

“Ketika kita tidak peduli dengan pemilu, maka jangan berteriak kalau kita diabaikan dalam proses pembuatan keputusan,” tuturnya.

Keikutsertaan Caleg Katolik

Dalam pemilu tahun 2019 ini, jumlah caleg katolik mengalami peningkatan. Caleg katolik ini di KAS ini meliputi sebagaian besar Jawa Tengah dan seluruh DIY. Harus diakui peningkatan jumlah caleg ini berkat perpaduan banyak faktor. Salah satunya faktor bagaimana Gereja selama ini mendorong umatnya untuk terjun ke masyarakat dan dunia politik. Inilah salah satu buahnya.

“Namun, ada pula persoalannya. Rupanya para caleg Katolik ini tidak seluruhnya memiliki modal sosial yang cukup kuat di luar umat Katolik. Tidak seluruhnya punya pengalaman dengan masyarakat di luar Katolik, apalagi tidak dikenal. Ini menjadi tantangan bagi si caleg dan juga bagi Gereja KAS supaya lebih banyak lagi caleg Katolik ini berhasil,” tegasnya.

Andreas menambahkan, secara statistik kepemiluan, untuk seluruh suara umat Katolik KAS tidak bisa diandalkan untuk mendukung caleg Katolik. Ini berarti tidak cukup suara. Seandainya pun seluruh suara umat Katolik mendukung si caleg, itu hanyalah bonus suara. Artinya, si caleg harus bekerja di luar umat Katolik.

Saat ini ada sekitar 320 caleg Katolik di KAS, yang meliputi sebagian Jawa Tengah dan seluruh DIY. Ini merupakan jumlah yang cukup signifikan. Jumlah caleg Katolik Kevikepan DIY  lebih banyak dibandingkan Jawa Tengah. Ini tugas Gereja dan ormas Katolik untuk mengorganisir minat umat untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Hal penting lain yang dikemukakan Andreas adalah soal keikutsertaan umat dalam aspek pengawasan. Yaitu menjadi pengawas partisipatif.

“Di beberapa tempat saya sudah menganjurkan adanya gerakan awam yang khusus untuk mengawal  saat penghitungan suara di TPS. Karena itu relatif rawan jika tidak ditunggui. Meski ada KPPS dan saksi, namun karena penghitungan kadang sampai subuh maka situasinya cukup rawan terhadap kecurangan.,” tuturnya.

 Terlibat sebagai Penyelenggara

           

Selain jumlah caleg Katolik yang lebih besar, fenomena lain yang menarik adalah keterlibatan umat Katolik dalam penyelenggaraan. Sebelumnya, ada nama Andreas Pandiangan sebagai anggota KPU Jateng. Kini ada Paulus Widiyantoro, yang meneruskannya.

Paulus bergabung dengan KPU Jawa Tengah sejak 24 September 2018. Sebelumnya 2 periode ketua KPU Kebumen sejak 2008-2018. Kemudian ikut seleksi untuk KPU Jawa Tengah dan diterima.

“Sejak dulu saya mempunyai minat terhadap kehidupan demokrasi terutama pemilu di Indonesia. Sejak menjadi mahasiswa Undip saya sudah aktivis di GMNI dan memegang divisi data dan informasi terkait dengan pemilu zaman orde baru,” kenang umat Paroki St Yohanes Maria Vianney Kebumen, Keuskupan Purwokerto.

Lalu tahun 2007, ia bersama teman-teman dari kelompok Cipayung dan dari elemen lain ikut bersama-sama mendirikan KITP Jawa Tengah tahun 1997. Dari situ ia tertarik dengan pemilu. Baru tahun 2008 ia ikut mendaftar dalam seleksi KPU Kebumen dan masuk Oktober 2008. Tahun 2013 menjadi ketua KPU Kebumen sampai 2018.

Menurut Paulus, keterlibatannya di demokrasi dan kepemiluan pastilah didasari oleh iman. Ini merupakan panggilan kita sebagai umat awam, kita ditugaskan untuk kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang Katolik, kita hadir di tengah pergolakan yang ada di masyarakat. Dan saya memilih di bidang kepemiluan ini.

“Keterlibatan saya di dunia kepemiluan selalu membangun koordinasi dengan Gereja Katolik. Di Keuskupan Purwokerto pun saya masih tercatat sebagai anggota Komisi Kerasulan Awam. Jadi kita masih mewakili suara Gereja. Ini begitu penting bagi saya,” tegasnya.

Kehidupan politik orang Katolik, menurutnya,  terbagi dua. Dan jaraknya cukup besar. Ada orang Katolik yang sangat intens memperhatikan bidang politik dan menjadikan politik itu begitu penting. Tetapi di lain pihak ada sebagai umat yang apatis dan menganggap politik itu sebagai sesuatu yang kotor. Sehingga mereka sama sekali apatis dan menganggap tidak penting.

“Kalau secara hirarki di tingkat keuskupan, saya melihat beberapa keuskupan dan juga KWI melihat dunia politik ini begitu penting. Seperti di KAS, saya melihat ada nota pastoral untuk menggugah kehidupan umat untuk terlibat dalam  sosial kemasyarakatan dan politik. Mulai dari Gereja mengajak umat untuk tidak apatis terhadap kehidupan politik. Karena bagaimanapun juga kehidupan menggereja kita tidak boleh meninggalkan kehidupan riil kita. Karena politik ini merupakan kehidupan riil. Kehidupan masyarakat itu mau tidak mau juga dipengaruhi kehidupan politik. Bagaimana Gereja bisa bertahan hidup, Gereja bisa bermasyarakat, itu juga salah satu bagian dari politik,” kata Paulus.

Ia menegaskan, keterlibatan umat Katolik untuk tampil dalam jabatan-jabatan publik juga penting. Ini harus didorong terus. Karena dari tahun ke tahun jumlah pejabat publik Katolik tidak semakin signifikan. Maka, umat Katolik yang kira-kira berpotensi harus didorong untuk berani tampil. Karena banyak sekali orang Katolik yang berpotensi, namun mereka seakan ragu, atau dalam bahasa Paulus: sindrom minoritas.

“Kita punya kemampuan, kita punya kekuatan. Ayolah umat Katolik berani terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita bisa mewujudkan bonum commune kalau kita tidak terlibat di dalamnya,” ajak Paulus.

Berbicara tentang caleg Katolik di Jawa Tengah, menurut Paulus, secara jumlah caleg Katolik belumlah representatif. Tapi sudah ada. Hal ini harus kita konsolidasikan sejak awal. Maka perlu diperhatikan bagi orang Katolik yang benar-benar mau menjadi caleg, pertama, adalah melalui jenjang yang paling bawah. Artinya ada pengkader yang betul-betul pengkaderan, baik pengkaderan dari partainya sendiri maupun pengkaderan dari Gereja. Tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba menjadi caleg. Dengan demikian orang tersebut kualitasnya benar-benar sudah teruji.

Kedua, adanya pengaturan. Jangan sampai dalam satu dapil (daerah pemilihan) umat Katolik yang berebut bisa banyak, misalnya ada 3 atau 4. Ini justru akan memecah suara umat dan tidak fokus.

Ketiga, suara umat Katolik terutama di daerah-daerah suara umat tidak bisa mendapatkan kursi atau suara. Maka suara umat Katolik harus digabung dengan suara dari umat lain. Caleg Katolik juga harus berani keluar, tidak hanya meraup suara dari internal umat Katolik, tetapi harus berani meraup dari luar juga.

Tentang kualitas caleg Katolik, Paulus melihat banyak caleg Katolik yang memiliki kualitas yang tinggi. Hanya perlu didorong agar mereka untuk berani lebih keluar. Caleg Katolik mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibanding caleg yang lain. Caleg Katolik memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan bermanajemen, namun beberapa masih sindrom minoritas-nya masih tinggi.

Nama umat Katolik lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu adalah Ignatius Bambang Sarwodiono, anggota KPU Kota Magelang. Berbagung sebagai anggota KPU pada 24 Oktober 2018.

Sebagai orang Katolik dan sebagai komisioner di KPU, menurutnya, ada kesamaannya, yaitu sama-sama dituntut untuk jujur. “Kejujuran itu yang menjadi dasar saya melamar menjadi anggota KPU. Karena kejujuran itu yang melandasi sikap netral, adil, dan tidak pilih kasih,” tuturya.

Jadi semua harus sama. Kita sebagai KPU harus jujur, netral, dan berintegritas. itu prinsip saya yang dilandasi dengan iman Katolik, istilahnya kasih. Kita harus mengasihi sesama, tidak membeda-bedakan sebagai komisioner KPU.

Gereja, menurutnya,  sangat medukung umatnya yang ingin berkiprah di bidnag politik. “Kami diminta untuk sosialisasi di Dewan Paroki. Dari lima komisioner KPU dan ada satu yang dari Katolik itu mereka sangat mendukung. Gereja mendorong untuk tidak golput.” 

           

Penyelenggara lain adalah Antonius Joko Wuryanto, anggota Bawaslu Wonogiri, dari Paroki Yohanes Rasul Wonogiri. Sebelum di Bawaslu, dia bergabung di KPU Wonogiri dua periode. Di Bawaslu dilantik tanggal 16 Agustus 2018.

            Dia menilai, Gereja tidak terlalu mencampuri urusan politik. “Mungkin karena dogmanya seperti itu ya. Tapi secara moral, Gereja mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik,” tuturnya.

            Sebagai anggota Bawaslu, dia ingin umat Katolik khususnya para OMK terlibat dalam pengawasan partisipatif, untuk mencapai Pemilu yang bermartabat.

Nama lain umat Katolik yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu adalah Odilia Amy Wardayani. Ia Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal.

Dunia demokrasi dan pemilu rupanya tak hanya milik kaum adam. Kaum hawa pun berperan. Inilah yang diyakini Odilia Amy Wardayani. Saat ini ia bersama empat anggotanya bekerja keras mengawasi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kendal.

Odilia aktif di Bawaslu Kendal sejak dilantik tanggal 17 Agustus 2018. Ia sendiri berkecimpung di dunia pengawasan pemilu sejak 2008 dengan jenjang karier yang berbeda-beda.

“Mengapa saya ada di Bawaslu? Bagi saya, pengawasan pemilu itu sangat penting karena sangat menentukan hasil dari pelaksanaan pemilu. Tanpa adanya pengawasan, kualitas atau hasil dari event demokrasi itu tidak maksimal dan kurang berkualitas,” tegasnya.

Umat Paroki St Antonius Kendal ini mengakui, bahwa keterlibatannya di dunia kepemiluan ini didasari oleh semangat imannya. “Sebagai pengikut Kristus saya harus bisa mempengaruhi hal yang baik menurut ajaran Kristus. Karena seorang pengawas itu harus bisa menegakkan yang benar, sesuai dengan aturan, dan tidak boleh melakukan kecurangan. Dan ini terkait dengan integritas. Nah, inilah yang ingin saya tunjukkan di dunia pengawasan pemilu bahwa sosok seorang Katolik itu bisa diandalkan.”

Tambahnya lagi, teman-temannya sangat tahu ia seorang Katolik. Kendal adalah kota yang berbasis non Kristiani. Semua tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kepala pemerintahan tahu jika ia adalah seorang Kristiani. Dan itu tidak menjadi masalah baginya. Karena ia selalu menyajikan ‘inilah saya’. Jadi ia tidak masalah ketika harus mengawasi di pondok pesantren atau masjid atau di tempat ibadah yang lain. Dan ia selalu menunjukkan ‘inilah saya: Odilia’.

Gereja Katolik juga mendukungnya. Dalam hal ini Gereja St Antonius Kendal mensupport kegiatannya ketika berkecimpung di bidang pengawasan pemilu. Support ini dalam arti menguatkan morilnya. “Rama selalu memberi pesan kepada saya untuk tetap menjaga integritas dan totalitas sesuai dengan ajaran Gereja.”

Odilia melihat kehidupan politik orang Katolik, khususnya di Kabupaten Kendal, itu masih kurang kepeduliannya tentang bernegera. Seperti misalnya contoh ketika ada program ada pendaftaran pengawas di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di tingkat TPS, lalu ia informasikan ke umat Katolik, dari 2008 sampai sekarang ini hampir tidak ada. Ia tidak tahu apakah mereka kurang menerima informasi atau tidak minat.

Mengapa bisa begitu? “Saya pernah menjadi ketua WKRI Ranting Patebon. Saya selalu menginformasikan untuk kesadaran berpolitik dan bernegara; dan kita sebagai seorang Kristiani ini kesempatan untuk turut menentukan kebijakan. Namun tidak ada respon. Itu dari 2008-2014. Sekarang ini saya juga selalu mengajak, tetapi tetap tidak ada respon. Atau mungkin, umat Katolik merasa umat minoritas. Tidak hanya orang Katolik, orang Kristen juga.”

Odilia pun menghimbau, mari kita ikut memikirkan negara ini sebagai pemilih yang cerdas. Tentunya dengan melihat, (1) visi misi yang memikirkan kesejahteraan masyarakat bersama. (2) Sebagai umat Kristiani, marilah kita juga mengawal pemilu ini untuk bisa berjalan sesuai dengan aturannya, supaya hasil dari demokrasi ini tidak mengecewakan.***marcellinus tanto pr, warih, elwin, anto