Bersama-Sama Wujudkan Kesejahteraan Umum!

Tahun lalu arah pastoral Keuskupan Agung Semarang (KAS) berbicara tentang kesejahteraan primer dan masih berkutat pada warga Gereja. Namun di tahun 2019 ini, Gereja semakin inklusif. ‘Kesejahteraan Umum’menjadi target dan arah pastoralnya.Pesta demokrasi pada 17 April nanti, yakni pemilihan presiden, anggota-anggota DPR/DPRD, serta DPD yang serentak, menjadi salah satu rujukan Gereja untuk‘mewujudkan kesejahteraan umum’. Bagaimana Gereja memandangnya? Kesejahteraan umum seperti apa yang akan dicapai? 

KESEJAHTERAAN umum (bonum commune), bukanlah hal baru bagi Gereja. Menurut  rumusan Konsili Vatikan II (Gaudium et Spes – Kegembiraan dan Harapan, Art. 26) adalah “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri.”

Dengan rumusan itu, Gereja hendak menekankan bahwa kesejahteraan tidaklah beraspek materi belaka. Tekanannya adalah pada upaya mewujudkan tata hidup bersama yang menghadirkan kondisi dalam masyarakat yang semakin memungkinkan semua komponen masyarakat mencapai kondisi hidup yang bermartabat melalui peningkatan kualitas demokrasi, pemilu, srawung, dialog, dan lainnya. Dengan demikian, relasi antara kesejahteraan dan politik sangatlah terang benderang.

Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Semarang (KAS) Rama Yohanes Rasul Edy Purwanto Pr menegaskan, kesejahteraan umum adalah kata kunci dari fokus pastoral Keuskupan Agung Semarang 2019.

Rama Edy, yang juga Ketua Dewan Karya Pastoral  (DKP) KAS, menjelaskan, “DKP  melihat bahwa politik itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas, yakni tentang kesejahteraan umum atau bonum commune. Politik yang baik adalah politik yang mampu menghadirkan kebaikan atau kesejahteraan bersama,” ucap Rama Edy.

Maka itu kemudian fokus pastoral DKP 2019 menetapkan untuk melanjutkan tema kesejahteraan yang ditetapkan pada 2018. Jika tahun lalu lebih pada kesejahteraan primer -yakni pangan, sandang, dan papan-, maka aspek kesejahteraan pada 2019 menyangkut pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.

“Kesejahteraan umum ini tidak bisa dipisahkan dari cita-cita besar KAS, yakni peradaban kasih, yang digariskan dalam Rencana Induk KAS 2016-2035. Peradaban kasih itu  diupayakan melalui tiga ‘pintu’, yakni sejahtera, bermartabat, dan beriman,” ungkap Rama Edy Purwanto.

Meminjam istilah Santo Paulus, Rama Edy menjelaskan, sejahtera itu terkait dengan tubuh, bermartabat berhubungan dengan jiwa, dan beriman itu terkait dengan roh. Maka Santo Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, “Semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sampai kedatangan Kristus kelak.” Jadi, ada tiga dimensi dalam kehidupan ini, yakni tubuh, jiwa, dan roh.

Dan bila membaca RIKAS, lanjut dia, maka tiga kata atau pintu masuk: sejahtera, bermartabat, beriman, itu bisa disejajarkan atau dianalogkan dengan tubuh, jiwa, dan roh. “Jadi sejahtera punya dimensi yang komperehensif. Tidak hanya tentang politik, tetapi juga menyangkut masalah budaya, hukum, lingkungan hidup, serta hal-hal yang lain.”

Pelaku Fokus Pastoral

Pelaku utama dari fokus pastoral tahun ini adalah umat Allah KAS, tegas Rama Edy. Mengapa?  “Kami tidak mau, bahwa tidak ada umat yang tidak terlibat. Artinya, kami mau bahwa semua umat itu terlibat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum ini, pada tingkat masing-masing dan di lingkungan masing-masing. Tentu dengan digerakkan oleh semangat yang dihembuskan oleh DKP dan juga yang dirancang dalam RIKAS kita,” tegas Vikjen KAS.

Apakah ada program atau agenda yang telah atau akan dicanangkan oleh Gereja KAS untuk mewujudkan bonum commune?  KAS tidak mencanangkan program. Yang mencanangkan program adalah paroki-paroki. Keuskupan tidak mendikte paroki-paroki. Tetapi melalui DKP, melalui komisi-komisi, mencoba menginspirasi, atau memberi bentuk yang pada akhirnya diharapkan itu mendorong dan menginspirasi, serta menjadikan paroki-paroki memiliki ketajaman, melihat apa yang paling relevan, apa yang paling sesuai, dengan situasi paroki masing-masing, atau rayon masing-masing, atau kevikepan masing-masing.

“Ini sejalan dengan kebijakan Bapa Uskup dalam kaitannya dengan menjadikan kevikepan sebagai pusat kegiatan pastoral. Jadi segala kegiatan itu tidak lagi dilakukan oleh komisi di tingkat DKP, tetapi justru dilakukan di tingkat kevikepan, rayon, atau paroki. Harapannya semakin banyak melibatkan banyak orang dan semakin menyadarkan banyak umat,” tutur Rama Edy, Ketua DKP KAS itu.

Terkait dengan tolok ukur kesejahteraan umum, Rama Vikjen mengatakan, “Salah satunya, karena ini tahun politik, maka kesejahteraan itu menjadi konkret ketika umat Katolik tidak lagi acuh tak acuh terhadap peristiwa politik yang terjadi pada tahun 2019 ini, terlebih terkait dengan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden).”

“Ketika umat Katolik tidak acuh tak acuh, artinya, umat Katolik yang sudah mempunyai hak pilih itu terlibat dalam pemilu dengan memberikan suaranya. Memilih pemimpin-pemimpin yang baik, memilih wakil-wakil rakyat yang baik, maka dengan begitu kesejahteraan umum pada tingkat tertentu sudah terwujud,” tegasnya.

Berikutnya, lanjut dia, umat Katolik bersama masyarakat pada umumnya, masih mempunyai tugas, yaitu mengawasi yang dipilih sebagai wakil rakyat, mengawasi yang dipilih sebagai pemimpin rakyat, di dalam menjalankan tugas dan peran mereka sebagai pemimpin dan wakil rakyat.

“Supaya mereka benar-benar menjalankan aspirasi rakyat yang telah memilih mereka. Sehingga nanti produk legislasi baik undang-undang, perda-perda, dan aturan-aturan lain yang mereka hasilkan benar-benar berpihak kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di sinilah tampak bahwa kesejahteraan umum itu menjadi nyata. Jadi mewujudkan kesejahteraan umum itu tidak secepat membalikkan telapak tangan. Tetapi kesejahteraan umum itu terwujud dalam sebuah perjalanan perjuangan bersama,” tegasnya

“Mari kita bangun Gereja kita, kita bangun masyarakat kita,  kita bangun bangsa kita! Kita harus semakin peduli, lebih bekerja keras untuk mewujudkan peradaban kasih di tengah-tengah kehidupan bersama. Karena sekali lagi, kita melihat juga bahwa dari hari ke hari di tengah masyarakat kita yang mengemuka itu bukan peradaban, tapi kecenderungan untuk semakin menjadi tuna-adab atau ketiadaan adab, untuk tidak mengatakan secara kasar: tidak beradab,” ucap Rama Edy.

Rama Edy juga menegaskan, bahwa peradaban kasih juga merupakan amanat dari Pancasila sila II: kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Artinya, apa yang diperjuangkan oleh Gereja itu sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkemasyarakatan/bermusyawarah, dan berkeadilan sosial.

Itu sangat sesuai dengan inti perjuangan Yesus. Misi kedatangan-Nya ada dalam Injil Lukas 4: 18-19 (Roh Tuhan ada pada-Ku…). Ini tampak bahwa perjuangan Yesus adalah perjuangan kemanusiaan dan pemerdekaan, tuturnya.

Bukan Hal Istimewa

Sebagai ketua komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) KAS yang kerap berkutat dengan persoalan kesejahteraan orang kecil, Rama Yohanes Krismanto Pr, menanggapi kesejahteraan umum sebagai fokus pastoral KAS 2019 ini sebagai hal yang biasa dan bukan istimewa.

Menurutnya, kalau berbicara tentang kesejahteraan umum atau bonum cummune, pertama, kita harus memahami pengertian arti katanya. Kesejahteraan umum itu adalah segala macam prasyarat atau kondisi dalam masyarakat yang memungkinkan setiap kelompok juga perorangan yang ada di dalamnya dapat lebih mudah memperjuangkan hidupnya atau hak-hak yang paling dasar dari hidupnya.

“Maka terkait dengan kesejahteraan umum ini tentunya juga kami dari Komisi PSE KAS sendiri tidak membuat sesuatu yang baru. Karena apa yang sudah dibuat sejak awal adanya lembaga ini, bahkan sejak adanya Gereja, juga menanggapi masalah kesejahteraan umum, bagaimana setiap orang dapat diterima, dapat memperjuangkan hidupnya dan lebih layak,” tandasnya.

Melihat realitas bahwa di tengah masyarakat, kita bisa menjumpai bahwa masih banyak orang yang tidak mampu dan perlu dibantu agar dapat memperjuangkan hidupnya dan hak-haknya dengan lebih mudah. Ada orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang cacat, miskin, atau orang-orang yang tidak mempunyai power dalam hidupnya.

“Bagi saya berbincang tentang kesejahtaraan umum itu hal yang biasa atau tidak ada istimewanya. Bagi saya inspirasinya adalah seperti yang saya katakan dalam Temu Pastoral (Tepas), Januari 2019 lalu, dalam Injil Lukas 17:10:  ‘Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan’,” tuturnya.

Maka terkait dengan karya komisi PSE KAS, kesejahteraan materiil itu memang diperhatikan, terlebih bagi mereka yang tersingkir. Terutama dalam hal ini, bagaimana kesejahteraan primer baik tahap pertama maupun tahap kedua, sungguh-sungguh dapat menjangkau banyak orang, satu demi satu mereka dibantu agar dapat memperjuangkan hidupnya lebih mudah.

Entah terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, maupun lapangan kerja. Jadi sebetulnya juga tidak ada yang baru atau istimewa. Fokus pastoral 2019 ini masih melanjutkan perhatian Gereja dari tahun-tahun sebelumnya, tutur dia.

“Mungkin perhatian Gereja yang perlu digarisbawahi di sini - karena pemahaman umat dan yang sering kali muncul - adalah sasarannya hanya pada orang-orang Katolik, padahal tidak. Kita perlu menyadari bahwa kita bagian dari masyarakat. Maka sebetulnya perhatian kepada kesejahteraan umum, dalam hal ini kesejahteraan materiil, itu juga menjangkau setiap anggota masyarakat, tidak hanya orang-orang Katolik saja,” tegas Rama Krismanto.

Keterlibatan Paroki

Dan apakah ini baru dimulai pada tahun ini? Ini sebetulnya tidak. Banyak paroki pada tahun-tahun yang lalu sudah membuka diri, dengan tidak berkutat pada orang-orang Katolik atau lingkup pastoral Gereja saja; tetapi sudah kepada semua orang. Intinya, sasarannya adalah manusia yang perlu dibantu, agar mereka dapat memperjuangkan hidupnya lebih mudah.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat? Umat dapat melakukan banyak hal. Tidak harus dengan cara-cara yang besar. Dan sebetulnya, bisa di lingkungan tempat tinggalnya, di wilayah, di paroki, sudah membuat banyak hal. Perhatian kecil-kecil terhadap tetangga di kanan dan kiri sudah dilakukan. Tidak hanya terhadap sesama umat Katolik, tetapi juga umat non-Katolik yang semuanya juga umat ciptaan Tuhan yang Mahakasih.

Persoalannya adalah sering kali kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh umat itu tidak banyak terdengar. Contohnya, suatu kali ada tetangganya yang kesulitan pangan, umat juga tidak segan-segan memberikan nasi, sayur, dan lauk. Namun seringkali kisah-kisah kecil ini tidak sampai menjangkau banyak orang, atau dikisahkan atau dinarasikan bagi banyak orang. “Sebetulnya sudah banyak gerakan yang terjadi di tengah Gereja, umat, dan masyarakat. Dan keutamaan-keutamaan itu dibangun dari hal-hal kecil seperti itu,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Rama Krismanto berpesan: “Bagi saya sederhana. Pertama, saya selalu percaya bahwa di manapun ada orang baik. Dan kedua, berbuat baik itu tak pernah rugi. Maka janganlah takut untuk berbuat sebuah kebaikan kecil setiap hari dan kepada siapapun yang dijumpai. Dengan bahasa yang lain, jadilah berkat untuk siapa saja dan apa saja. Namun sebaliknya, jangan menganggap bahwa yang kecil dan sederhana itu mudah untuk dilakukan.”

Pendampingan

Menurut Petrus Puji Sarwono, pegiat sosial yang sejak 2015 aktif di Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan (LPUBTN), pemberdayaan menjadi pilihan untuk menyejahterakan  dan memartabatkan umat dan masyarakat. “Tetapi tidak mudah melakukan hal itu, semudah membalikkan telapak  tangan.”

Banyak tantangan untuk  menolong orang-orang yang hidupnya belum beruntung  untuk bangkit dari keterpurukan dan kemudian memandirikan hidupnya dalam kebersamaan. “Kemandirian hidup dalam kebersamaan inilah yang disebut sejahtera dan bermartabat, atau dengan kata lain terwujudnya bonum commune,” kata Puji Sarwono.

Dan ketika melakukan pemberdayaan, sekat-sekat agama, politik, etnis ataupun golongan, memang harus dilepas. Keberdayaan masyarakat yang marginal, menurutnya, adalah cita-cita semua agama maupun golongan politik. Tetapi diakuinya hambatan-hambatan upaya pemberdayaan yang dikait-kaitkan dengan agama bukannya tidak ada dalam prakteknya. “Banyak. Tetapi tidak menjadi alasan untuk menyerah,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga prasyarat penting untuk melakukan pemberdayaan. Pertama butuh waktu lama selain ‘investasi’ tinggi. Yang kedua, hati dan jaringan pelaku pemberdayaan serta potensi dan kearifan lokal yang dimiliki umat/ masyarakat yang didampingi. Dan yang ketiga adalah setia mendampingi dalam jatuh bangunnya umat dan masyarakat yang didampingi.

Mengapa butuh waktu lama dan investasi tinggi? “Butuh waktu lama dikarenakan yang kita garap manusianya. Mengubah cara berpikir dan cara bertindak mereka. Mulai dari mengubah pola pikir, internalisasi nilai-nilai sampai pada perubahan perilaku butuh waktu lama dan butuh investasi tinggi.”

Setiap umat atau masyarakat yang membangun keberdayaan jangka waktunya berbeda – beda. Tergantung daya nalar, ketangguhan dan kesungguhan yang mereka miliki untuk berdaya. Dari proses tersebut akan menemukan bentuk yang pas atau sesuai dengan kebutuhan mereka melalui trial and error.

Istilah gagal tidak dikenal dalam proses pemberdayaan, katanya. Seperti yang disampaikan Pater John Dijkstra SJ:  “Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya” (disitir dari Yesaya 42 : 3).  Yang ada adalah evaluasi dan aksi-refleksi: mengapa belum berhasil dan cara apa lagi yang harus ditempuh untuk bisa berhasil.

“Tentu saja proses tersebut butuh ‘investasi’ tinggi. ‘Investasi’ yang saya maksud bukan hanya dana,  tetapi juga tenaga dan pikiran,” tuturnya.

Ketika kita tidak punya hati atau keberpihakan pada orang-orang yang hidupnya belum beruntung (Kecil, Lemah, Miskin, Tersingkir dan Difabel - KLMTD) kita tidak akan mampu melakukan pemberdayaan. Ketika kita tidak mampu membangun jaringan kita  juga tidak akan mampu melakukan pemberdayaan. Jaringan inilah yang menolong kita atas keterbatasan daya yang kita miliki untuk melakukan pemberdayaan. Ketika kita tidak mampu melihat potensi dan kearifan lokal yang dimiliki umat dan masyarakat yang kita berdayakan, kita tidak juga akan berhasil memberdayakan mereka.***marcelinus tanto pr, elwin, anto.