Header Ads

Breaking News

JANGAN APATIS BERPOLITIK


Bulan ini, Juni 2018, beberapa wilayah negeri ini menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin lokalnya: gubernur, bupati, ataupun walikota. Tak terkecuali Jawa Tengah. Hiruk pikuk mewarnai kontestasi politik itu. Sebagian umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Semarang [KAS] boleh jadi membutuhkan panduan, pemimpin seperti apakah yang sebaiknya mereka pilih? Serta, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan pasca pemilihan  untuk mewujudkan kebaikan  bersama [bonum commune]?

Pertanyaan-pertanyaan itu masih relevan,  setidaknya hingga setahun berikutnya, ketika terjadi pemilihan Presiden dan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah pada 2019.
          Sikap Gereja sangat jelas. Gereja tidak bisa memisahkan diri dari realitas dunia, realitas masyarakat yang hidup pada zamannya. Gereja harus  turut andil dalam tata dunia masyarakat untuk mewujudkan bonum commune (kebaikan  bersama).
Melalui Gaudium et Spes (GS), Gereja mengajak umat beriman untuk  mendalami dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu umat dalam masyarakat, yang bersama-sama dipanggil Kristus untuk mencintai dan melayani Allah, dan segenap keluarga manusia.
Hal itu antara lain terungkap dalam GS 1 yang berbunyi : Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang dewasa ini, khususnya mereka yang miskin, dan mereka yang menderita, adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut Kristus. Sebab, orang-orang kristiani adalah juga anggota keluarga manusia. Gereja tidak bisa memisahkan diri dari realitas dunia!
Maka itu, bersama dengan Gereja Indonesia, Keuskupan Agung Semarang menegaskan kembali sikapnya  untuk menjadi Gereja yang signifikan dan relevan di tengah umat dan masyarakat di tahun-tahun politik ini.

Tiga Tantangan Serius
Ada sejumlah tantangan serius yang menjadi keprihatinan bersama. Umat diharapkan dapat menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang punya kapabilitas itu mengatasi tantangan itu. Tidak hanya berhenti saat pemilihan. Umat diharapkan juga mereka untuk mengatasi persoalan bersama itu.
Tantangan serius tersebut adalah, pertama,  menjaga Indonesia sebagai sebuah bangsa di tengah arus radikalisme dan fundamentalisme religius yang ditawarkan ‘ideologi’  trans-nasional yang dipopulerkan oleh kelompok-kelompok radikal.
Kedua, mengikis  mentalitas koruptif yang diperagakan oleh para pemimpin dan wakil rakyat di pusat maupun daerah. Kredibilitas para pemuka masyarakat yang tersangkut masalah korupsi jatuh sampai titik nadir.
Dan ketiga,  mengatasi fenomena makin masifnya ujaran kebencian dan caci maki dan budaya “mencari-cari kesalahan orang” terutama lewat media sosial. Persoalan ini sangat  mengganggu kohesivitas masyarakat. 
Rama Raymundus Sugihartanto Pr, Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang [PK4AS], mengemukakan, Gereja KAS berusaha mendorong umat Katolik menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya, dengan cerdas dan bijak. Jadi, tidak cuek atau apatis dalam berpolitik.
Bapa Uskup mengutus PK4AS  untuk  mengajak para rama paroki dan umat, untuk sungguh-sungguh bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu, khususnya Pilkada di bulan Juni ini,” tutur Rama Sugi.

          Berpolitik, menurutnya, ada kaitannya dengan hidup beriman. Beriman kepada Tuhan yang Mahabaik itu menyangkut bagaimana kita juga untuk mewujudnyatakan kebaikan bersama di tengah masyarakat. Hasil dari kehidupan politik yang baik, tentu akan menghasilkan tatanan masyarakat yang baik. Sebaliknya, jika tata kehidupan politik itu tidak baik, maka yang menjadi korban juga masyarakat.
Maka ketika Gereja merasa perlu untuk menyuarakan supaya umat Katolik mendukung orang-orang yang memang layak dan pantas memegang kepemimpinan di masyarakat ini, itulah saatnya Gereja ikut campur tangan supaya umat bisa dengan tajam memilih orang-orang yang dianggap akan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak,” tuturnya.
Jadi, yang layak didukung itulah orang-orang yang memang mempunyai hati yang baik bagi masyarakat dari track-record-nya yang tak tercela.
Hasil dari orang-orang yang didukung ini tentu kebijakan publiknya akan berpihak pula pada masyarakat banyak. Inilah kaitannya antara iman dan kegiatan sosial politik masyarakat,” kata Rama Sugihartanto.

Pendidikan Politik
Rama Sugi mengemukakan, ada berbagai kegiatan pendidikan politik yang telah dilakukan Gereja, dalam hal ini PK4AS, kepada umat. Antara lain, memberikan sosialisasi nota pastoral dari Bapa Uskup sebagai dasar langkah awal sosialisasi di KAS pada bulan Januari yang lalu, sosialisasi di empat kevikepan, rayon, paroki, dan kelompok-kelompok.
Supaya apa yang dipikirkan Bapa Uskup tentang kehidupan bernegara yang baik itu, sungguh-sungguh dapat dipahami oleh umat, menjadi dasar dari umat untuk membuat pilihan saat pemilu.
Jadi hasil akhirnya diharapkan bahwa 100% Katolik itu juga harus kemudian menjadi 100% patriot bangsa yang baik,” kata dia.
          Sementara itu, tentang kesadaran berpolitik umat Katolik, Ketua Komisi PK4AS itu mengemukakan, sampai sekarang grafiknya luar biasa.
          Saya mengambil data pengamatan dari tahun 2009, karena saya masuk dalam pelayanan sosial potilik ini tahun 2008. Kesadaran umat sungguh sudah berubah dalam kurun waktu satu dasa warsa (10 tahun) ini. Umat juga para imam, biarawan, dan biarawati, semakin menyadari bahwa sekarang lah saatnya kita menggunakan hak pilih dan hak suara,” tuturnya.
 Karena apa? Kalau kita tidak ikut mendukung dengan menggunakan hak suara, lanjut dia,  maka kalau sampai kepemimpinan masyarakat dan bangsa dipegang oleh orang-orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, pemulihannya itu justru lebih berat. Analoginya, orang masih lebih mudah menjaga kesehatan, daripada ketika seseorang sudah menderita sakit; pengobatannya akan lebih berat. 
Jadi umat makin sadar, bahwa memberikan suara sekarang itu jauh lebih preventif daripada nanti harus berbenah ketika masyarakat sudah terlanjur rusak karena Pancasila semakin terganggu dan ditinggal.
Rama FX Sukendar memberikan suara dalam pemilu 2014 di Kelurahan Randusari Semarang.

Tujuh Panduan
Terkait Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, apa yang harus dipersiapkan oleh umat? Rama praja KAS itu menegaskan, langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah, pertama, memastikan bahwa dirinya nanti bisa memilih.
Maka umat harus mengecek lagi daftar pemilih sementara di kelurahan, apakah dia sudah terdaftar. Bagi pemilih pemula, pastikan merekam data diri dalam e-KTP,” tuturnya.
Kedua, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang menyesatkan. Karena hal-hal negatif seperti itu akan bertebaran.
Ketiga, umat harus tahu tahapan-tahapan dalam pilkada supaya jangan sampai tertinggal.
 Keempat, harus memahami dan mengenal calon atau kandidat yang akan mencalonkan diri.
Kelima, umat harus pula memahami partai-partai mana saja yang mengusungnya. Apakah partai-partai itu setia pada Pancasila atau tidak?
Keenam, umat perlu turut mengawal proses terjadinya, supaya hasilnya itu pemilu yang sungguh-sungguh benar dan baik. 
Ketujuh, jangan lupa umat mendoakan untuk proses ini supaya berjalan aman. Dan tentu perlu disertai dengan kewaspadaan. 
Pemain dalam hal ini para calon, tim sukses, dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) silakan bekerja sebaik-baiknya untuk menghasilkan hal yang sebaik-baiknya. KPU mengharapkan pemilu ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka kita harapkan prosesnya juga menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang melukai. Tidak ada tindakan yang mencederai.
Umat Katolik harus sungguh-sungguh ikut mengawal, karena menjadi bagian dari masyarakat,” tuturnya.

Politik: Menyalurkan Aspirasi
Sementara itu, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto, mengemukakan, apa yang sudah digariskan oleh Gereja Katolik bahwa rohaniwan tidak berpolitik itu tepat.
         Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian mendorong umat untuk ikut berpolitik. Berpolitik tidak serta merta harus bergabung dalam partai politik. Tetapi berpolitik adalah berbicara tentang pilihan kepentingan.
Yaitu, bagaimana kita menyalurkan aspirasi kita, bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita, termasuk kemudian nanti kita memilih orang-orang yang dapat kita percayai menjadi saluran kita.
Kalau kebetulan ada orang Katolik terjun ke partai politik, mau menjadi calon-calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, itu baik-baik saja dan sah-sah saja,” katanya.
          Gereja mengambil bagian dalam kehidupan politik dengan mendorong umat untuk terlibat aktif dalam berpolitik. Jadi Gereja tidak berpolitik itu jangan diartikan semua kehidupan Gereja itu apolitik. Justru Gereja harus mendorong umatnya untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk sosial politik.
Itu penting supaya kemudian kita tahu situasi, kita tahu perkembangan. Banyak orang katolik yang takut melakukan hal itu. Umat merasa bahwa Gereja harus apolitis, maka kemudian kehidupannya hanya untuk rohani tok, untuk terlibat dalam internal Gereja saja: koor, pendalaman iman, doa bersama, dan lain-lainlah,” katanya.
Sr M Victorine OSF memberikan pilihan dalam Pemilu 2014 di TPS RS St Elisabeth Semarang.

Dorongan untuk Peduli
Ia menengarai, kepedulian orang-orang tua atau para senior terhadap anak-anak muda Gereja Katolik (OMK) supaya peduli pada politik, sangat kurang. Nah ini menurut saya yang sangat mengkhawatirkan karena Gereja Katolik khususnya umatnya toh menjadi bagian dari Negara Indonesia yang mestinya harus terlibat aktif dalam setiap kehidupan sosial politik di negara kita.
          Dalam menghadapi tahun politik, tutur Gregorius Sri Nurhartanto, Gereja Katolik harus cerdas mempersiapkan sejak dini, termasuk tokoh-tokohnya harus diberdayakan sedemikian rupa, selalu berjejaring, mencermati ini semua.
Dengan berjejaring kita bisa mengetahui keunggulan dan kelemahan partai politik, calon-calon perseorangannya mulai sekarang dan itu harus berkesinambungan.
Jadi jangan antipati bahwa politik itu adalah urusannya para politisi.Semua warga negara, termasuk warga Gereja harus ambil bagian dalam hal itu,” kata Rektor Universitas Atmajaya Yogyarta itu.
          Ia menambahkan, pendidikan politik yang bisa diberikan Gereja, Gereja punya SDM, punya sumber daya, pastor paroki atau kevikepan atau keuskupan kan bisa mengetahui sumber daya - sumber daya yang dimiliki, tokoh-tokoh Katolik yang menonjol termasuk mereka yang mau terjun langsung dalam partai politik, menjadi anggota DPR, DPRD, atau anggota DPD atau mungkin menjadi kepala daerah.
Ini bisa diberdayakan untuk berbagi kepada kalangan umat yang berada di paroki masing-masing. Supaya umat ini melek politik, supaya mereka kemudian tahu perkembangan situasi negara ini.

Pemilih Cerdas
Tentang pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta itu mengemukakan, secara umum kita bisa menimbang-nimbang kedua pasangan calon yang maju.
Calon petahana, Ganjar Pranowo, track record-nya seperti apa, apa yang telah dikerjakan selama lima tahun yang lalu, apa yang telah dibuat untuk Jawa Tengah, bagaimana keberpihakannya kepada Gereja Katolik, bagaimana perhatiannya pada kehidupan umat katolik.
Lalu, bandingkan dengan tokoh satunya, program-program yang ditawarkan kira-kira relevan atau tidak, track record-nya dulu ketika menjadi menteri bagaimana, kenapa hanya sebentar menjadi menteri.
Jadi masyarakat harus cerdas memilih, mengklasifikasikan, jangan hanya terbuai pada bujuk rayunya saja. Biasa yang namanya calon  pemimpin pada masa kampanye dia akan mendorong sedemikian rupa dengan memberikan info-info yang seolah-olah is the best begitu.
Masyarakat harus cerdas dan kita harus mau belajar dalam arti mengikuti track record dari kedua calon pemimpin ini,” tuturnya
          Pemilih yang cerdas, katanya,  adalah pemilih yang bisa betul-betul memisahkan bahwa si calon ini secara serius akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Maka si pemilih ini harus betul-betul bisa menimbang calon yang bersangkutan ini dan apa orientasi dia ke depan kalau dia terpilih sebagai pemimpin.
Ini penting, karena kalau kita tidak hati-hati kita harus menanggung risiko lima tahun ke depan. Pikirkan risikonya ini. Jangan sampai kita salah pilih, setelah terpilih nanti baru kelihatan aslinya. Maka sejak dini kalau ini bisa diketahui, umat Katolik sering kumpul, diskusi, membicarakan ini umat Katolik akan merasa nyaman,” kata dia.

Posisi Unik Gereja
Dalam pandangan politikus PDIP, yang menjadi Ketua DPRD Jateng, Herman Yosef Rukma Setyabudi, posisi Gereja dalam dinamika politik tergolong unik. Di satu sisi, Gereja harus bersikap netral, dalam arti tidak berpolitik praktis. Di sisi lain, Gereja harus bisa memberikan pencerahan ketika masyarakat membutuhkan panduan.

          Bagi Rukma Setyabudi, sikap Gereja sejauh ini sudah benar, dalam arti netral dan sangat menghindari politik praktis. “Dalam hal ini Gereja benar, saya setuju sekali, karena politik praktis bukan ranah Gereja.”
Namun, lanjutnya, dengan netralitas itu bukan berarti Gereja tak punya sikap tentang politik. Justru Gereja harus bersikap, karena Gereja merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Kehidupan Gereja juga tak lepas dari hasil politik.
Dalam dinamika politik yang terjadi, sekalipun ada tuntutan netral, menurut Rukma, tidak ada salahnya Gereja turut memberikan edukasi untuk pencerahan wawasan bagi umatnya. Mana yang baik dan benar, Gereja memberikan rambu-rambunya.
Menghadapi tahun politik 2018-2019, menurut Rukma, umat Katolik harus dipersiapkan oleh Gereja untuk menanggapinya. Wawasan umat harus dicerahkan. Supaya dalam memilih, umat tidak seperti beli kucing dalam karung atau waton milih . Umat harus paham benar, siapa yang akan dipilih, track-record-nya seperti apa, fahamnya bagaimana, bagaimana wawasan kebangsaannya, pengabdiannya kepada masyarakat luas, dan sebagainya.
Dan peran Gereja sangat dibutuhkan sebagai penasihat dan pemberi informasi yang benar dan jujur,” tuturnya.
          Bagi umat Katolik, tokoh politik itu berpesan, tetaplah aktif dan gunakan hak pilih. Jangan menjadi  golput (golongan putih) atau  tidak memilih. Pilihan umat harus tepat. Karena pilihan kita saat ini sangat menentukan perjalanan kehidupan bangsa kita untuk lima tahun ke depan.

Kiprah PK4AS
Sementara itu, aktivis PK4AS, yang juga dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan, mengemukakan beberapa hal yang harus dipersiapkan PK4AS dalam pendidikan politik kepada umat, khususnya dalam menghadapi pemilihan Gubernur Jateng bulan ini. 

       Pertama yang disiapkan adalah bahan-bahan  untuk pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga memahami proses Pilgub, jadi tidak hanya tahu ada calon tapi tahu apa sebetulnya yang dimaksud Pemilu,” tuturnya.

         Andreas Pandiangan  mencontohkan, ketika menyelenggarakan Pembekalan Tim Konsolidasi Komitmen (TKK) se Kevikepan Semarang dan Kedu, ada lima agenda pembekalan, empat di antaranya tentang Pilgub Jateng.

          Kemudian, lanjut mantan Komisioner KPU Jateng ini, PK4AS  menyiapkan apa yang disebut Tim Konsolidasi Komitmen itu merupakan  gabungan sari FMKI (Forum Masyarakat Katolik Indonesia) dan Ormas Katolik yang diantaranya adalah WKRI, ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), Pemuda Katolik, dan tokoh-tokoh umat. Lalu, PK4AS hadir dalam sosialisasi yang sifatnya teknis. Misalnya, sosialisasi ke kolasi, yaitu pertemuan periodik para rama  paroki-paroki satu kevikepan. “Kami sudah masuk di dua kevikepan, yaitu Kevikepan Semarang dan Surakarta.”
          Di awal Februari lalu, lanjut dia, PK4AS juga memfasilitasi pertemuan antara calon gubernur dengan berbagai unsur di Gereja yang dihadiri oleh Bapa Uskup dan beberapa Ormas serta FMKI.

Dari beberapa pertemuan itu, kami merasakan umat -termasuk anak-anak muda Katolik-  sudah sadar akan politik,” tuturnya.
 Ketika melakukan sosialisasi di Gereja Mater Dei Semarang, umat yang datang 80-an orang, 10 di antara mereka adalah pemilih pemula. Lalu di Boyolali, ada pemilih pemula 40 orang yang datang ke sosialisasi.
Umat Katolik, lanjut Andreas Pandiangan,  harus menjadi pemilih yang beriman dan cerdas. Beriman adalah apapun pilihannya itu harus yakin bahwa itu bagian dari mewujudkan karya keselamatan Allah dimasyarakat. Harus yakin, jika memilih ini calon tertentu, maka ini untuk kepentingan bersama.”
Sementara pemilih yang cerdas adalah harus tahu siapa pilihannya. Jangan tergoda dengan politik uang. Tidak relevan mendapat Rp 100.000, tapi yang dipilih tidak benar. Maka dari itu, menurutnya, slogan ‘pilihan tepat membawa berkat’ itu sangatlah  benar.***marcelus tanto pr, warih, elwin, anto



No comments