Header Ads

Breaking News

Keuskupan Adakan Sosialisasi Tax Amnesty

Keuskupan Agung Semarang telah melakukan beberapa kali pertemuan terkait program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty  yang diluncurkan Pemerintah RI tahun 2016 ini. Pertemuan tersebut antara lain  sosialisasi untuk paroki yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Paroki St Maria Regina Purbowardayan Solo, St Maria Assumpta Klaten, serta Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang. 


Sosialisasi putaran kedua dilaksanakan untuk Yayasan dan Lembaga Gereja yang telah berbadan hukum di Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan. Selain itu, sosialisasi untuk paroki yang belum memiliki NPWP diadakan di Aula Syantikara Yogyakarta, gedung Kantor Pelayanan Pastoral KAS, paroki Purbowardayan dan GPP St Ignatius Magelang .

Dalam sosialisasi Tax Amnesty yang diadakan di Gedung Pelayanan Pastoral St Ignatius Magelang, Jumat (26/8) yang diikuti paroki-paroki di Kedu, Sukorejo, Bandung serta Nanggulan ini, Ekonomat KAS berusaha menjawab 2 pertanyaan pokok yang sering diajukan, yakni apakah paroki perlu memiliki NPWP serta apakah perlu mengikuti Tax Amnesty 2016.

Menanggapi pertanyaan perlunya paroki memiliki NPWP, Ekonom KAS Rama Ignasius Aria Dewanto SJ mengungkapkan bahwa paroki-paroki di KAS merupakan Badan Hukum yang bernama Pengurus Gereja dan Papa Miskin (PGPM) sesuai dengan SK yang telah diberikan oleh Bapa Uskup Agung. 

Sebagai Badan Hukum, PGPM adalah Subyek Pajak, artinya wajib memiliki NPWP, dengan Kode Lapangan Usaha (KLU) 94910 atau Organisasi Keagamaan Kelompok Agama Katolik. Dengan memiliki NPWP ada beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki PGPM. 

Menutup sosialisasi, Rama Aria menegaskan, segala upaya yang dilakukan KAS ini bukan hanya sebagai perkara administratif belaka, namun merupakan bentuk tanggung jawab pada harta benda Gereja yang notabene adalah milik umat. # Anton Wijayanto

Dapatkan artikel komplit hanya di majalah Salam Damai